Bisnis Berkelanjutan di era TKBI: Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Di tengah tantangan perubahan iklim global, tekanan terhadap dunia bisnis untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan semakin kuat. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai panduan penting dalam menilai sejauh mana kegiatan ekonomi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Tak hanya menjadi acuan investasi hijau, TKBI juga membawa pengaruh besar bagi dunia usaha di Indonesia, dari korporasi besar hingga pelaku UMKM.

Artikel ini membahas apa itu TKBI, bagaimana TKBI mempengaruhi bisnis, serta peluang yang untuk perusahaan di era ini.

Baca juga artikel lainnya : Pengukuran Nilai Ekonomi Karbon untuk Bisnis Berkelanjutan

Apa Itu TKBI? 

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) adalah sistem klasifikasi nasional yang dirancang untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). TKBI diterbitkan pertama kali oleh OJK pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tanggal 20 Februari 2024. Kemudian terus dikembangkan melalui keterlibatan berbagai kementerian, pelaku industri, dan ahli lingkungan.
Versi terbaru dari TKBI (Versi 1.1) mencakup 10 sektor ekonomi, 22 subsektor, dan lebih dari 90 aktivitas ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah sektor energi, pertanian, transportasi, pengolahan air, dan industri manufaktur. TKBI disusun agar selaras dengan standar internasional, termasuk EU Taxonomy dan ASEAN Taxonomy, sehingga memudahkan perusahaan dalam menarik investor global.

Dampak TKBI bagi Bisnis di Indonesia

Per Januari 2025, OJK mulai mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Berkelanjutan, termasuk di dalamnya pengungkapan seputar TKBI. Laporan ini mencerminkan seberapa besar kegiatan perusahaan sudah sejalan dengan prinsip ekonomi hijau.

Apa Dampaknya ke Bisnis? Hal yang paling penting untuk disadari adalah bahwa kini akses ke pendanaan menjadi lebih selektif. Lembaga keuangan akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Mereka akan memprioritaskan bisnis yang memiliki kegiatan ekonomi berlabel “Hijau” dalam TKBI. 

Dari kondisi ini, banyak perusahaan besar (terutama global) mulai menerapkan kebijakan “green procurement”. Mereka hanya akan bekerja sama dengan mitra bisnis yang memiliki jejak keberlanjutan jelas. Dengan mengikuti TKBI, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari rantai pasok global.
Selain itu, investor juga kini makin selektif. Mereka mencari perusahaan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjalankan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Laporan TKBI yang dibuat oleh LJK menjadi tolok ukur kredibilitas dan integritas perusahaan.

Informasi dari unggahan Instagram resmi OJK juga menekankan bahwa laporan TKBI membantu memperkuat “risk management perusahaan terhadap risiko iklim” yang ke depannya menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian risiko operasional dan strategis.

Langkah Bagi Perusahaan untuk Transformasi

Menghadapi implementasi TKBI bagi LJK, maka perusahaan perlu mengambil sejumlah langkah strategis agar mampu beradaptasi sekaligus meraih peluang dari transisi hijau ini. Pertama, penting bagi perusahaan untuk memetakan seluruh aktivitas ekonominya dan mencocokkannya dengan klasifikasi yang terdapat dalam TKBI. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi apakah kegiatan bisnis mereka tergolong “hijau” serta menjadi dasar untuk menyusun strategi keberlanjutan ke depan. 

Kedua, perusahaan harus mulai membangun sistem pengumpulan dan pengelolaan data lingkungan yang rapi dan terdigitalisasi. Data mengenai penggunaan energi, emisi, limbah, dan air menjadi elemen krusial dalam menyusun laporan TKBI yang akurat dan kredibel. Ketiga, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internalnya agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Ini termasuk kebijakan pengadaan yang mendukung praktik ramah lingkungan, penggunaan teknologi efisien, hingga penetapan target emisi. Dalam hal ini perusahaan dan bisnis dapat kolaborasi dengan pihak ketiga seperti konsultan ESG seperti satuplatform.com.

Di samping itu, pelatihan internal bagi tim menjadi hal yang tak kalah penting untuk meningkatkan literasi keberlanjutan dan kesiapan menghadapi bisnis di era regulasi hijau. 

Tantangan dan Peluang Transformasi Hijau

Meski terdengar teknis, implementasi TKBI tidak harus rumit. OJK sendiri menyatakan bahwa TKBI disusun dengan prinsip mudah diakses, dapat diterapkan lintas sektor, dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Namun, beberapa tantangan tetap ada, seperti kurangnya literasi keberlanjutan di kalangan pelaku usaha, data lingkungan yang belum terdigitalisasi, serta kurangnya dukungan teknologi untuk menunjang bisnis berkelanjutan.
Di sisi lain, ini justru membuka peluang bisnis baru terutama pelaku usaha yang sudah menerapkan konsep ‘hijau’. Maka mereka akan lebih ‘dilirik’ oleh lembaga keuangan untuk dapat memperoleh kredit atau bantuan usaha. Oleh para investor, bisnis yang telah bertransformasi ke arah sustainable environment juga akan memiliki nilai tersendiri.

Bangun Bisnis Hijau dari Sekarang!

Ke depannya, bisnis hijau bukan lagi sekadar tren, melainkan bagian dari arah pembangunan nasional dan global. Dunia usaha yang tidak bersiap dari sekarang berisiko tertinggal. Sebaliknya, mereka yang proaktif akan mendapat banyak manfaat, seperti pembiayaan lebih mudah, reputasi lebih kuat, peluang ekspor lebih besar, dan kontribusi nyata terhadap masa depan bumi.

Ingin memulai transformasi bisnis berkelanjutan dari sekarang? Kunjungi satuplatform untuk memulai langkah hijau Anda! Karena bisnis yang berkelanjutan Anda hari ini adalah peluang untuk masa depan yang lebih baik.