Meningkatnya dampak atas krisis lingkungan mendorong masyarakat dunia untuk terus berbenah dan berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satunya dalam mengatasi produksi emisi gas rumah kaca yang membahayakan atmosfer. Tuntutan untuk menemukan solusi atas isu lingkungan semakin mendesak bagi pemerintah di Indonesia dan di seluruh dunia. Saat ini, pemerintah kian serius dalam upayanya mengatasi isu lingkungan, seperti menerapkan kebijakan pajak karbon. Baca juga: 3 Kegiatan yang Tanpa Disadari Menghasilkan Jejak Karbon

Namun, apa itu pajak karbon? Simak penjelasannya!
Table of Contents
ToggleApa Itu Pajak Karbon?
Pajak karbon atau carbon tax adalah instrumen ekonomi yang diberlakukan pemerintah untuk mengenakan biaya tambahan pada kegiatan atau produk yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK).
Emisi gas rumah kaca yang dimaksud termasuk karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lainnya yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Contohnya pajak karbon yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
Penerapan pajak karbon di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Meski begitu, implementasi pajak karbon secara nyata masih terus dipertimbangkan.
Hadirnya peraturan terkait pajak karbon menambah sederet kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim oleh Indonesia. Membuktikan komitmen negara dan pemerintah dalam mewujudkan ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Apa Manfaat Penerapan Pajak Karbon?
Menurut informasi dalam Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim, pajak karbon diyakini dapat menjadi salah satu instrumen negara dalam berkontribusi mewujudkan target emisi karbon.
Lebih dari itu, ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari pajak karbon dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan, di antaranya:
- Mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca
- Internalisasi biaya lingkungan
- Mendorong inovasi dalam teknologi hijau dan energi bersih
- Mendukung implementasi Paris Agreement
- Meningkatkan transparansi dalam langkah keberlanjutan
- Salah satu sumber pendapatan fiskal bagi pemerintah
- Mendorong diversifikasi sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan
Meskipun pajak karbon diharapkan dapat menjadi suatu inisiatif berkelanjutan dengan dampak yang baik bagi lingkungan, namun penerapannya perlu melalui perencanaan dan koordinasi yang cermat. Bertujuan memastikan pengelolaannya bijak dan efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan tujuan mengurangi emisi.
Bagaimana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia?
Sejak peluncurannya pertama kali pada 2021, hingga saat ini pemerintah masih menunda penerapan pajak karbon di Indonesia. Mempertimbangkan berbagai hal, termasuk kelengkapan regulasi, mekanisme pasar karbon, dan situasi perekonomian.
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), nantinya subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Baca juga: Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya
Pengelolaan pajak karbon dengan bijaksana dan efektif membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa dampaknya positif dalam mengurangi emisi GRK dan mendukung perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Your All-in-One Sustainability Platform
Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG Management, Carbon Accounting, dan Sustainability Reporting.
Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat:
- Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien
- Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi
- Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional
Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform.
Similar Article
Zero Waste sebagai Strategi Efisiensi Operasional, Untuk Kurangi Emisi Karbon
Zero waste sering dipandang sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdiri sendiri, terpisah dari operasional inti bisnis. Padahal, jika…
Cara Melakukan Materiality Assessment untuk Laporan Keberlanjutan
Banyak perusahaan menyusun laporan keberlanjutan dengan memasukkan semua isu ESG yang bisa dipikirkan, mulai dari emisi karbon sampai kesejahteraan karyawan.…
Panduan Lengkap POJK 51: Siapa Wajib Lapor dan Sanksinya
Sejak beberapa tahun terakhir, laporan keberlanjutan bukan lagi dokumen tambahan yang boleh ada atau tidak. Bagi banyak perusahaan di Indonesia,…
Panduan Dasar Green Bond di Indonesia
Kebutuhan pendanaan untuk proyek ramah lingkungan terus meningkat, mulai dari energi terbarukan, transportasi rendah emisi, hingga pengelolaan limbah yang lebih…
Proyek Karbon di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
Proyek karbon di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menjadi salah satu topik yang semakin penting bagi perusahaan, pengembang proyek, dan…
Panduan Persiapan Penyusunan Sustainability Report
Mengapa Sustainability Report Menjadi Kebutuhan Perusahaan? Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sustainability report…

