Urgensi Climate Action Plan yang Ketat bagi Sektor Pariwisata

Sektor perjalanan dan pariwisata adalah penggerak ekonomi global yang tangguh, menyumbang hingga $10,9 triliun terhadap PDB global. Ironisnya, pertumbuhannya datang dengan membawa dampak negatif  yang signifikan pada aspek lingkungan dan sosial dan turut mengancam keberlanjutan industri itu sendiri. 

Ancaman tersebut perlu dikendalikan oleh pemerintah dan regulator dengan memberlakukan tindakan iklim yang tegas dan terstruktur melalui climate action plan.

Baca Juga: Pentingnya Mengembangkan Climate Action Plan Bisnis Berbasis Climate Science 

Dampak dan Ancaman Perkembangan Sektor Pariwisata tanpa Kebijakan Climate Action Plan

Secara paradoks, sektor pariwisata secara langsung merusak aset-aset yang menjadi dasar keberadaannya, mulai dari ekosistem alami hingga warisan budaya. Kerusakan ini muncul dalam tiga dimensi utama: ekologis, sosial, dan tata kelola, yang menciptakan siklus berbahaya berupa self-harm bagi keberlangsungan industri di masa depan.

1. Ekologis

Jejak karbon pariwisata berasal dari penerbangan dan transportasi dan setiap aspek operasinya. Pembangunan hotel dan infrastruktur pariwisata seringkali memerlukan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem vital, seperti hutan dan pesisir. 

Kebutuhan energi untuk akomodasi dan resorerdi destinasi wisata, termasuk pendingin ruangan dan penerangan, menjadi sumber emisi karbon yang konstan. Tanpa intervensi, emisi dari sektor ini dapat meningkat sebesar 25% atau lebih pada tahun 2030. 

Dampak dari perubahan iklim itu sendiri, seperti kenaikan permukaan air laut, gelombang panas, dan hilangnya keanekaragaman hayati, mengancam destinasi pariwisata yang paling bergantung pada sektor ini, termasuk di kepulauan kecil dan daerah pegunungan. 

Contohnya seperti yang isu yang tengah disoroti di area Pulau Padar di Taman Nasional Komodo, NTT dan wilayah pegunungan, seperti area TN Gunung Bromo, Jawa Timur, Indonesia.

2. Sosial

Dampak krisis iklim paling parah dirasakan oleh kelompok yang paling rentan, seperti komunitas adat, masyarakat penyandang disabilitas, dan negara-negara berkembang. Ketika destinasi pariwisata terancam oleh cuaca ekstrem atau kenaikan permukaan air laut, mata pencaharian komunitas lokal yang seringkali bergantung langsung pada pariwisata pun ikut terancam. 

Sebuah transisi yang adil menuju ekonomi rendah karbon harus memprioritaskan suara dan kebutuhan mereka, bukan mengorbankan mereka.

3. Tata Kelola

Meskipun krisis iklim menciptakan tantangan besar dalam tata kelola global untuk sektor pariwisata, COP baru mengangkatnya sebagai salah satu topik utama pada COP29.  Artinya, ada peningkatan urgensi untuk menempatkan pariwisata sebagai keharusan strategis dalam kebijakan iklim global. 

Kelambanan pemerintah, regulator, dan pelaku bisnis di industri pariwisata dalam mengendalikan dampak negatif dan ancaman krisis iklim mempercepat risiko kehilangan daya saing, dan tentunya prospek ekonominya sendiri. 

Di sisi lain, destinasi yang menunjukkan kepemimpinan dalam aksi iklim justru dapat menarik pasar wisatawan yang sudah lebih sadar lingkungan.

Peningkatan kesadaran terhadap ancaman yang mengintai industri pariwisata di tingkat global meghadapkan sektor ini pada dua pilihan: korban pasif atau pemimpin proaktif dalam mengatasi krisis ini.

Deklarasi Glasgow sebagai Seruan Global untuk Aksi Iklim Industri Pariwisata

Untuk menanggapi urgensi ini, UN Tourism memimpin industri pariwisata untuk menyatakan komitmen dalam mengurangi emisi karbon di bawah Glasgow Declaration Climate Action on Tourism. Deklarasi ini menargetkan pengurangan emisi hingga separuhnya pada 2030 dan mencapai net zero paling lambat 2050.

5 Jalur Strategis untuk Climate Action Plan dalam Deklarasi Glasgow

Sebagai kerangka kerja, Deklarasi ini menyatukan pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga perusahaan dan komunitas lokal,untuk menyelaraskan upaya kolektif. Komitmen ini juga menekankan pentingnya transisi yang adil, memastikan manfaatnya dapat dinikmati semua pihak. 

1. Ukur (Measure)

Pentingnya mengukur dan melaporkan emisi secara transparan, sejalan dengan inisiatif UN, seperti Statistical Framework Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST).

2. Dekarbonisasi (Decarbonise)

Komitmen untuk mengurangi emisi di seluruh rantai nilai pariwisata, dari transportasi hingga akomodasi.

3. Regenerasi (Regenerate)

Upaya untuk memulihkan dan melindungi ekosistem, menjadikan pariwisata sebagai kekuatan demi kebaikan yang berkelanjutan. 

4. Kolaborasi (Collaborate)

Kemitraan sistemik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil di seluruh rantai nilai untuk mengkondisikan risiko dan solusi yang padu dan efektif. 

5. Finansial (Finance)

Mobilisasi pendanaan untuk berbagai kepentingan  yang mendukung transisi ke model pariwisata yang rendah karbon dan regeneratif, mulai dari pelatihan, riset, hingga implementasi yang optimal.   

Prinsip Utama Penyusunan Climate Action Plan Industri Pariwisata

European Travel Commission (ETC) mengemukakan 5 prinsip utama untuk menyusun rencana aksi iklim yang kuat bagi sektor ini. 

1. Berbasis data ilmiah untuk memastikan kredibilitas dan menghindari greenwashing serta  pelaporan yang transparan dan terukur. 

2. Target harus spesifik, terukur, dan realistis, dengan tenggat waktu yang jelas (net-zero).

3. Setiap aktivitas harus memiliki penanggung jawab dan tenggat waktu yang pasti untuk memastikan akuntabilitas dan kemajuan.

4. Setiap langkah implementasi harus diuraikan dengan tindakan spesifik yang harus diambil.

5. Mengutamakan kesetaraan agar dampak negatif krisis iklim tidak memperparah kondisi kelompok yang sudah rentan. 

Kerangka dan prinsip di atas menjadikan climate action plan strategi yang mendorong transformasi nyata di seluruh rantai nilai pariwisata, dari kebijakan hingga pendanaan, dari mitigasi hingga adaptasi. Ambil langkah proaktif untuk melindungi aset dan memastikan ketahanan jangka panjang bisnis pariwisata Anda dengan dengan solusi all-in-one pengelolaan karbon dan ESG Satuplatform.