Ditinggalkan Amerika Serikat, Apa Itu Perjanjian Paris?
Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald J. Trump, yang baru saja resmi dilantik telah memulai kegiatannya sebagai pemimpin negara dengan mengumumkan berbagai keputusan yang cukup menarik perhatian dunia internasional. Salah satu keputusan yang dibuatnya ialah dengan menandatangani executive orders tentang penarikan diri AS dari Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Dikutip dari Tempo, perjanjian ini dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memberikan beban yang tidak sepadan bagi Amerika Serikat. Meski terdengar sebagai keputusan yang mengagetkan, ini bukan lah langkah baru melainkan sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh AS pada 2020 lalu. Trump yang saat itu menjabat sebagai presiden dalam masa jabatannya yang pertama juga pernah turut melakukan hal serupa. Meski sempat keluar, AS kemudian kembali bergabung dalam perjanjian iklim internasional ini melalui keputusan Joe Biden sebagai presiden di periode selanjutnya. Lalu, apa itu Perjanjian Paris atau Paris Agreement dan mengapa hal itu penting bagi negara-negara? Mari kita bahas selengkapnya dalam penjelasan di bawah. Baca juga artike lainnya : Dampak dari Kepergian Amerika Serikat dari Paris Agreement, Apa yang Bisa Terjadi? Memahami Apa Itu Perjanjian Paris Dikutip dari White Case, Perjanjian Paris atau Paris Agreement merupakan kesepakatan internasional yang diadopsi pada tahun 2015 untuk mengatasi perubahan iklim. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menahan laju kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dan membatasi kenaikannya hingga 1,5 derajat Celcius. Ditandatangani oleh negara-negara yang menjadi Pihak pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sampai dengan keputusan keluarnya AS dari perjanjian ini kemarin, setidaknya terdapat hampir seluruh negara di dunia tergabung ke dalam Paris Agreement (195 negara). Iran, Libya, dan Yaman menjadi pihak negara di luar kesepakatan. Tujuan Penandatanganan Perjanjian Paris Paris Agreement atau Perjanjian Paris dibuat dengan dilatarbelakangi oleh kondisi pertimbangan keadaan darurat global dan perubahan iklim yang melampaui batas negara, sebagaimana dilansir dari laman resmi un.org. Tujuan penting dari perjanjian ini adalah untuk membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri, dengan upaya lebih lanjut untuk menahan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Lebih dari itu, terdapat beberapa maksud lainnya yang hendak dicapai dari ditandatanganinya kesepekatan internasional ini. Seluruh negara peserta harus menetapkan target pengurangan emisi melalui Nationally Determined Contributions (NDCs) negaranya masing-masing dan memperbaruinya setiap 5 tahun. Mendorong negara-negara, terutama yang rentan, untuk memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Memberikan peluang perbaikan melalui komitmen negara maju untuk menyediakan pendanaan iklim minimal $100 miliar per tahun untuk membantu negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip Utama dalam Perjanjian Paris Pada dasarnya, tidak ada sanksi jika negara tidak memenuhi target yang mereka rancang. Setiap negara juga dapat menentukan sendiri target dan langkah yang akan mereka ambil dan mengumumkannya melalui Nationally Determined Contributions (NDCs). Meski begitu, tetap ada mekanisme transparansi untuk mengawasi dan mendorong kepatuhan. Sistem pemantauan dan evaluasi target terhadap negara-negara peserta pun dilakukan secara berkala untuk kemudian dinilai ulang keefektifan dari target tersebut. Dengan hadirnya kesepakatan ini, negara maju diharapkan bisa berkontribusi lebih besar karena mereka bertanggung jawab atas sebagian besar emisi sejarah. Tantangan dalam Implementasi Perjanjian Paris Meskipun telah hampir 10 tahun berjalan, implementasi Perjanjian Paris masih menemui berbagai tantangan. Hal itu mulai dari kurangnya komitmen dan kepatuhan, sampai dengan sulitnya melepaskan ketergantungan pada energi fosil. Dengan tidak adanya sanksi yang diberikan, hal ini bisa dimanfaatkan negara-negara untuk tidak memenuhi target NDC mereka atau bahkan meningkatkan emisinya. Belum lagi dengan komitmen investasi $100 miliar per tahun yang masih sulit tercapai. Negara berkembang sebagai target penerima pun masih kesulitan mengakses pendanaan ini. Di lain sisi, dunia sampai saat ini nampaknya masih kesulitan untuk perlahan melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil. Banyak negara masih bergantung pada batu bara, minyak, dan gas alam, sehingga sulit mencapai dekarbonisasi total. Meski begitu, Perjanjian Paris adalah langkah penting dalam aksi global melawan perubahan iklim, yang diharapkan dapat menemukan keberhasilannya kelak. Semua ini bergantung pada komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi, meningkatkan adaptasi, dan mendukung pendanaan bagi negara berkembang. Tentang Satuplatform Satuplatform merupakan platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Kami dapat membantu Anda mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. Similar Article How Indonesian Businesses Are Aligning with SDGs for a Sustainable Future Maintaining sustainable economic growth while minimizing the environmental impact has become a critical challenge for Indonesia. As one of the world’s fastest-growing economies and a nation rich in natural resources, the balance of economy and environmental stability is a big concern. Looking towards global movement, Indonesia is following the Sustainable Development Goals (SDGs) by the United Nation as the roadmap for balancing economic progress with environmental stewardship. Nowadays, businesses in Indonesia are increasingly aligning their strategies with SDGs to foster long-term sustainability, with a focus on green growth as an economic model that promotes environmental responsibility while ensuring profitability. Businesses… Blue Economy in Indonesia: Business Innovations for SDG 14 (Life Below Water) As the world’s largest archipelagic nation, Indonesia is home to more than 17,000 islands and an exclusive economic zone (EEZ) spanning 6.4 million square kilometers. The ocean plays a crucial role in the country’s economy, supporting fisheries, tourism, and maritime trade. However, currently the health of Indonesia’s marine ecosystems is under threat due to overfishing, plastic pollution, and climate change. In this situation, the Blue Economy emerges. The term “Blue Economy” refers to an economic approach that promotes the sustainable use of ocean resources. It has gained momentum in Indonesia as businesses align with Sustainable Development Goal 14 (Life Below… E-commerce Initiative Towards Sustainable Environment In today’s business, e-commerce plays a significant role in driving sales, expanding market reach, and enhancing customer convenience by providing seamless online shopping experiences across various digital platforms. However, the rapid expansion of e-commerce has also …
Read more “Ditinggalkan Amerika Serikat, Apa Itu Perjanjian Paris?”

