Satuplatform – Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Seperti diketahui upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Penetapan upah minimun bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja agar tidak ada pekerja yang menerima upah di luar kebijakan yang telah ditetapkan seperti upah minimum provinsi yang diterapkan diseluruh Indonesia. Baca Juga : Mengenal Manajemen Karir di Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang Pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas:

Upah tanpa tunjangan, atau
Upah pokok dan tunjangan tetap, atau
Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

Jenis upah minimum beragam, yaitu Upah Minimum Nasional (UMN), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan lain sebagainya.

Table of Contents

Pengertian Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi atau UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota di dalam satu provinsi. Upah minimum dibayarkan sesuai jam kerja yang ditetapkan, yaitu 40 jam per minggunya. Baca Juga : Indikator Kondisi Kerja Karyawan

Terdapat dua opsi umum dalam pembagian jam kerja, diantaranya:

7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu
8 jam kerja per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu

Mekanisme Penentuan Upah Minimum Provinsi

Dalam mekanisme penghitungan Upah Minimum Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Upah Minimum dengan rumus sebagai berikut:

UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan x (Inflasi + Pertumbuhan))

Perbedaan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten

Upah Minimum Provinsi atau UMP berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam satu provinsi, sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan upah yang berlaku hanya di satu kabupaten/kota.

Besaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2023

Di Indonesia besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 telah berlaku sejak 1 Januari 2023 dengan kenaikan maksimal hampir 10%. Persentase kenaikan UMP 2023 tertinggi adalah provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 9,15%, sedangkan kenaikan UMP 2023 terendah adalah provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 4%. Sementara itu, provinsi dengan nilai UMP 2023 tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 4.901.798.

Berikut ini besaran UMP tahun 2023 untuk 34 provinsi dibagi berdasarkan kepulauan Indonesia

Sumatera

No.	Provinsi	UMP Awal	UMP Tahun 2023	Persentasi Kenaikan
1.	Aceh	Rp 3.166.460	Rp 3.413.666	7,8%
2.	Sumatera Utara	Rp 2.522.609	Rp 2.710.493	7,45%
3.	Sumatera Barat	Rp 2.512.539	Rp 2.742.476	9,15%
4.	Kepulauan Riau	Rp 3.050.172	Rp 3.279.194	7,51%
5.	Bangka Belitung	Rp 3.264.884	Rp 3.498.479	7,15%
6.	Riau	Rp 2.938.564	Rp 3.191.662	8,61%
7.	Bengkulu	Rp 2.238.094	Rp 2.418.280	8,1%
8.	Sumatera Selatan	Rp 3.144.446	Rp 3.404.177	8,26%
9.	Jambi	Rp 2.649.034	Rp 2.943.000	9,04%
10.	Lampung	Rp 2.440.486	Rp 2.633.284	7,89%

Jawa

No.	Provinsi	UMP Awal	UMP Tahun 2023	Persentasi Kenaikan
1.	Banten	Rp 2.501.203	Rp 2.661.280	6,4%
2.	DKI Jakarta	Rp 4.573.845	Rp 4.900.798	5,6%
3.	Jawa Barat	Rp 1.841.487	Rp 1.986.670	7,88%
4.	Jawa Tengah	Rp 1.812.935	Rp 1.958.169	8,01%
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp 1.840.915	Rp 1.981.782	7,65%
6.	Jawa Timur	Rp 1.891.567	Rp 2.040.244	7,8%

Bali dan Nusa Tenggara

No.	Provinsi	UMP Awal	UMP Tahun 2023	Persentasi Kenaikan
1.	Bali	Rp 2.516.971	Rp 2.713.672	7,81%
2.	Nusa Tenggara Barat	Rp 2.207.212	Rp 2.371.407	7,44%
3.	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.975.000	Rp 2.123.994	7,54%

Kalimantan

No.	Provinsi	UMP Awal	UMP Tahun 2023	Persentasi Kenaikan
1.	Kalimantan Barat	Rp 2.434.328	Rp 2.608.601	7,16%
2.	Kalimantan Tengah	Rp 2.922.516	Rp 3.181.013	8,84%
3.	Kalimantan Selatan	Rp 2.906.473	Rp 3.149.977	8,38%
4.	Kalimantan Timur	Rp 3.014.497	Rp 3.201.396	6,2%
5.	Kalimantan Utara	Rp 3.016.738	Rp 3.251.702	7,79%

Sulawesi

No.	Provinsi	UMP Awal	UMP Tahun 2023	Persentasi Kenaikan
1.	Sulawesi Tengah	Rp 2.390.739	Rp 2.599.546	8,73%
2.	Sulawesi Tenggara	Rp 2.576.016	Rp 2.758.984	8,73%
3.	Sulawesi Utara	Rp 3.310.723	Rp 3.485.000	5,24%
4.	Sulawesi Selatan	Rp 3.165.876	Rp 3.385.145	6,96%
5.	Gorontalo	Rp 2.800.850	Rp 2.989.350	6,74%
6.	Sulawesi Barat	Rp 2.678.863	Rp 2.871.794	7,2%
7.	Maluku	Rp 2.618.312	Rp 2.812.827	7,39%
8.	Maluku Utara	Rp 2.862.231	Rp 2.976.720	4%

Papua

No.	Provinsi	UMP Awal	UMP Tahun 2023	Persentasi Kenaikan
1.	Papua	Rp 3.516.700	Rp 3.864.696	8,5%
2.	Papua Barat	Rp 3.200.000	Rp 3.282.000	2,56%

Sumber data: CNBC & Kompas

Tentang Satuplatform

Satuplatform adalah platform penilaian keberlanjutan bagi bisnis dan korporasi. Melalui Satuplatform dapat melakukan evaluasi aspek lingkungan, tenaga kerja dan HAM, etika, dan rantai suplai bisnis yang dilakukan secara digital, serta dapatkan rencana tindakan perbaikan guna mewujudkan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Satuplatform didirikan untuk membantu bisnis dan korporasi untuk dapat bertransisi menjadi bisnis yang berkelanjutan dimana setiap keputusan bisnis yang diambil selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Metodologi penilaian yang digunakan didasarkan pada penilaian para ahli dari berbagai macam bidang berdasarkan pedoman internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI), International Organization for Standardization (ISO), International Labour Organization (ILO), UN Global Compact (UNGC), dan pedoman nasional yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Ingin informasi lebih lanjut terkait informasi lebih lanjut bisa cek disini. Siap untuk Mewujudkan Bisnis yang Berkelanjutan?