Table of Contents
ToggleApa itu Good Corporate Governance?
Tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabillitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. GCG juga menjadi fondasi strategis bagi pencapaian keunggulan daya saing berkelanjutan. Baca Juga : Mencegah Konflik Kepentingan dalam Bisnis
Pilar Utama Good Corporate Governance
Pemerintah
Pemerintah yang berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan, dan juga memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam dalam pelaksanaan pembangunan.
Swasta
Berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah.
Masyarakat
Berperan sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan, pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak.
Landasan Hukum Good Corporate Governance
- Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN
- Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN
- Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2016
- Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Prinsip Good Corporate Governance
- Transparansi. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi.
- Akuntabilitas. Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan penanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar.
- Tanggung Jawab. Taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab msyarakat dan lingkungan.
- Independensi. Pengelolaan secara independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- Kewajaran. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Code of Conduct (CoC)
Code of conduct merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis perusahaan dan etika kerja perusahaan. CoC disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai output yang konsisten dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Baca Juga : Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perusahaan harus konsisten mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Juga serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan perusahaan bertanggung jawab memastikan pedoman etika bisnis dan etika kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.
Your All-in-One Sustainability Platform
Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting.
Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat:
- Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien
- Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi
- Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional
Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform.
Similar Article
Zero Waste sebagai Strategi Efisiensi Operasional, Untuk Kurangi Emisi Karbon
Zero waste sering dipandang sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdiri sendiri, terpisah dari operasional inti bisnis. Padahal, jika…
Cara Melakukan Materiality Assessment untuk Laporan Keberlanjutan
Banyak perusahaan menyusun laporan keberlanjutan dengan memasukkan semua isu ESG yang bisa dipikirkan, mulai dari emisi karbon sampai kesejahteraan karyawan.…
Panduan Lengkap POJK 51: Siapa Wajib Lapor dan Sanksinya
Sejak beberapa tahun terakhir, laporan keberlanjutan bukan lagi dokumen tambahan yang boleh ada atau tidak. Bagi banyak perusahaan di Indonesia,…
Panduan Dasar Green Bond di Indonesia
Kebutuhan pendanaan untuk proyek ramah lingkungan terus meningkat, mulai dari energi terbarukan, transportasi rendah emisi, hingga pengelolaan limbah yang lebih…
Proyek Karbon di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
Proyek karbon di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menjadi salah satu topik yang semakin penting bagi perusahaan, pengembang proyek, dan…
Panduan Persiapan Penyusunan Sustainability Report
Mengapa Sustainability Report Menjadi Kebutuhan Perusahaan? Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sustainability report…

