Pentingnya Transparansi dalam Laporan ESG dan Keberlanjutan

Pentingnya Transparansi dalam Laporan ESG dan Keberlanjutan

Laporan ESG (Environmental, Social, and Governance) dan laporan keberlanjutan (Sustainability Report) saat ini memainkan peran yang semakin krusial dalam dunia bisnis dan keuangan. Fungsinya lebih dari sekadar memberikan visibilitas dan informasi terhadap praktik berkelanjutan dalam bisnis. Baca Juga: Daftar Kebijakan dan Peraturan terkait ESG di Indonesia Laporan ESG Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan perusahaan yang yang senantiasa memikirkan dampak aktivitas mereka dan komitmen mereka terhadap lingkungan. Termasuk juga dorongan dari investor, karyawan, mitra, dan pemangku kepetingan lainnya yang peduli akan isu keberlanjutan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan informasi ESG, pelaporan yang lebih baik, yang dibagikan secara luas, dapat menghasilkan pasar yang efisien, alokasi sumber daya yang efisien, dan meningkatkan peluang bagi perusahaan. Dengan demikian, transparansi menjadi elemen penting dan merupakan bagian integral yang diperlukan dalam menyusun laporan ESG dan keberlanjutan. Manfaat Transparansi dalam Laporan ESG dan Keberlanjutan Transparansi dalam laporan ESG (Environmental, Social, and Governance) dan keberlanjutan memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas, dan memotivasi perubahan positif di berbagai sektor. Kredibilitas dan efektivitas pelaporan pun bergantung pada tingkat transparansi yang dihadirkan perusahaan. Baca Juga: Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa transparansi sangat penting dalam konteks laporan ESG dan keberlanjutan. 1. Menciptakan Kepercayaan dan Kredibilitas Melalui informasi yang komprehensif dan akurat, perusahaan menunjukkan komitmen mereka terhadap bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini secara tepat membantu para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan dan menjaga akuntabilitasnya terhadap tujuan ESG. 2.  Faktor Pengambilan Keputusan yang Informasional Pemangku kepentingan, termasuk investor, membutuhkan informasi yang jelas dan akurat untuk membuat keputusan yang informasional. Laporan ESG yang transparan memberikan gambaran yang lebih lengkap bagi mereka tentang risiko dan peluang yang mungkin dihadapi perusahaan. 3. Mengurangi Risiko Reputasi Menyediakan informasi yang terbuka dan jujur tentang praktik ESG, berarti membantu perusahaan mengurangi potensi risiko yang dapat berdampak terhadap reputasi. Transparansi memungkinkan perusahaan untuk mengatasi masalah secara proaktif dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan tentang upaya keberlanjutan. 4. Sarana Inovasi dan Perbaikan Secara tidak langsung, transparansi membuka ruang untuk kritik dan umpan balik yang konstruktif. Melalui laporan yang terbuka, perusahaan dapat menerima umpan balik dari pemangku kepentingan dan menggunakan informasi tersebut untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan. 5. Menunjukkan Kepatuhan Regulasi Saat ini, sudah mulai banyak yurisdiksi yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan informasi ESG tertentu. Transparansi dalam laporan ESG membantu perusahaan memenuhi persyaratan regulasi dan memastikan kepatuhan hukum. Transparansi dalam laporan ESG dan keberlanjutan tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga sudah menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Berbagi informasi yang jelas dan akurat menunjukkan bahwa perusahaan terbuka dan peduli terhadap dampak mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan semua itu dapat diwujudkan dengan mudah bersama Satuplatform sebagai platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Membantu Anda mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. /*! elementor – v3.18.0 – 20-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Similar Article Pentingnya Transparansi dalam Laporan ESG dan Keberlanjutan Memahami Istilah Tobat Ekologis Istilah tobat ekologis menjadi pembahasan populer pasca calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebutkannya dalam sesi debat cawapres beberapa waktu lalu. Baca Juga: Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Dalam pernyataannya, Cak Imin menyampaikan bahwa tobat ekologis perlu dilakukan sebab bencana ekologis sedang marak terjadi saat ini. Kerusakan lingkungan perlu dihentikan dan masyarakat diharapkan dapat hidup secara berkelanjutan. Namun, apa itu tobat ekologis? Apa hubungannya terhadap keberlanjutan alam? Tobat Ekologis Apa Itu Tobat Ekologis? Tobat ekologis atau pertobatan ekologis (ecological conversion) merupakan istilah populer oleh Paus Fransiskus yang secara khusus dimuat dalam Ensiklik Laudato Si.… Kenapa CEO Perlu Jadikan Greenwashing dan Greenhushing jadi Isu Prioritas? Tanpa disadari, meningkatnya penerapan inisiatif berkelanjutan oleh organisasi atau perusahaan dapat menyebabkan peningkatan pada praktik greenwashing atau greenhushing. Baca Juga: Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Kedua hal tersebut merupakan tantangan dalam aktivitas keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang dapat berdampak kurang baik bagi citra perusahaan. Lebih dari itu, greenwashing maupun greenhuhing turut berpotensi mengurangi kepercayaan konsumen dan menimbulkan hal buruk lainnya.  Lalu, mengapa organisasi atau perusahaan perlu memprioritaskan penanganan praktik greenwashing dan greenhushing? Greenwashing dan Greenhushing Masalah yang Timbul Akibat dari Praktik Greenwashing dan Greenhushing Greenwashing dan greenhushing merupakan dua fenomena yang berkaitan dengan upaya organisasi atau perusahaan untuk… Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Seiring dengan meningkatnya pembahasan terkait topik lingkungan dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam aktivitas bisnis, muncul kekhawatiran terkait tindakan mengelabui sebagai upaya mempermudah klaim keberlanjutan. Selain greenwashing, kini terdapat istilah greenhushing yang perlu untuk diketahui mendalam. Baca Juga: Green Marketing dan Penerapannya Di Indonesia Greenwashing merujuk pada praktik di mana organisasi atau perusahaan mencoba melakukan klaim menyesatkan, berlebih, hingga tidak berdasar atas tindakan berkelanjutan atau ramah lingkungan yang dilakukan. Umumnya bertujuan untuk meningkatkan penjualan melalui penggunaan simbol keberlanjutan tanpa adanya substansi.  Namun, lain halnya dengan istilah greenhushing yang mengacu pada upaya perusahaan menyembunyikan kegiatan berkelanjutan. Greenhushing Apa Itu Greenhushing? Greenhushing… Daftar Negara yang Menerapkan Inisiatif Bursa Karbon Sudah terhitung 7 bulan sejak ide Bursa Karbon Indonesia diluncurkan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo pada September 2023 lalu. Langkah ini membuktikan komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendorong transisi energi. Baca Juga: Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Berdasarkan rencana, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ratifikasi Paris Agreement yang mengajak dunia untuk bekerja sama melawan krisis akibat perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon. Jika Indonesia baru akan mulai memfungsikan perdagangan karbon… Daftar Kebijakan dan Peraturan terkait ESG di Indonesia Indonesia terus bersiap dalam mendorong industri usaha memandang penting prinsip berkelanjutan dalam aktivitas mereka. Untuk dapat mengoptimalkan praktik Environment, Social, and Governance (ESG) oleh organisasi atau perusahaan, Pemerintah pun menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Baca Juga: Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia? Sebab jika dilihat berdasarkan …

Memahami Istilah Tobat Ekologis

Memahami Istilah Tobat Ekologis

Istilah tobat ekologis menjadi pembahasan populer pasca calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebutkannya dalam sesi debat cawapres beberapa waktu lalu. Baca Juga: Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Dalam pernyataannya, Cak Imin menyampaikan bahwa tobat ekologis perlu dilakukan sebab bencana ekologis sedang marak terjadi saat ini. Kerusakan lingkungan perlu dihentikan dan masyarakat diharapkan dapat hidup secara berkelanjutan. Namun, apa itu tobat ekologis? Apa hubungannya terhadap keberlanjutan alam? Tobat Ekologis Apa Itu Tobat Ekologis? Tobat ekologis atau pertobatan ekologis (ecological conversion) merupakan istilah populer oleh Paus Fransiskus yang secara khusus dimuat dalam Ensiklik Laudato Si. Istilah ini dimaksudkan pertobatan yang diimplementasikan dengan tindakan mencintai lingkungan hidup. Dikutip dari Kompas, pada poin ke-217 Ensiklik Laudato Si’, Paus Fransiskus menyerukan “tobat ekologis” sebagai pertobatan pribadi di tengah kondisi krisis ekologis. Tobat ekologis disebutnya sebagai salah satu langkah mengembangkan tindakan umat dalam mengatasi masalah-masalah duniawi sebagai persembahan kepada tuhan. Konsep “tobat ekologis” mencerminkan upaya individu atau kelompok untuk memahami dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta bergerak menuju perilaku yang lebih berkelanjutan. Salah satunya sebagai upaya mengatasi krisis akibat perubahan iklim. Baca Juga: Kenapa CEO Perlu Jadikan Greenwashing dan Greenhushing jadi Isu Prioritas? Langkah Menerapkan Tobat Ekologis Sebagai upaya melestarikan lingkungan, pertobatan ekolohis tidak cukup dilakukan secara individual. Gotong royong dan kontribusi beramai-ramai dapat menjadikan upaya ini terlaksana secara maksimal. Seperti yang disebutkan pada paragraf ke-219 Ensiklik Laudato Si’, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan semangat perlindungan yang murah hati dan penuh kelembutan bagi manusia dan ciptaan-ciptaan lain yang kondisinya rentan.  Tidak lupa juga untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga juga merawat lingkungan melalui penerapan kehidupan yang ramah lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif suatu tindakan terhadap alam sekitar. Contoh Penerapan Tobat Ekologis? Cak Imin dalam paparannya menyampaikan bahwa pembangunan mendatang di Indonesia mesti memerhatikan aspek lingkungan dan keseimbangan ekosistem masing-masing daerah. Secara khusus, ia menyoroti ihwal hilirasis nikel yang dalam beberapa tahun ke belakang sudah dijalankan pemerintah. Menurutnya, aktivitas ini belum dilakukan dengan berorientasi pada lingkungan. Contoh lain penerapan tobat ekologis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memprioritaskan penggunaan transportasi umum dan berkelanjutan, melakukan penghematan energi, beralih ke sumber energi terbarukan, bijak dalam mengolah sumber daya alam, hingga berpartisipasi dalam mempromosikan kesadaran lingkungan. Dengan kesadaran dan komitmen, setiap individu dapat berkontribusi pada pembentukan dunia yang lebih berkelanjutan dan seimbang secara ekologis. Your All-in-One Sustainability Platform Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. /*! elementor – v3.18.0 – 20-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Similar Article Memahami Istilah Tobat Ekologis Kenapa CEO Perlu Jadikan Greenwashing dan Greenhushing jadi Isu Prioritas? Tanpa disadari, meningkatnya penerapan inisiatif berkelanjutan oleh organisasi atau perusahaan dapat menyebabkan peningkatan pada praktik greenwashing atau greenhushing. Baca Juga: Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Kedua hal tersebut merupakan tantangan dalam aktivitas keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang dapat berdampak kurang baik bagi citra perusahaan. Lebih dari itu, greenwashing maupun greenhuhing turut berpotensi mengurangi kepercayaan konsumen dan menimbulkan hal buruk lainnya.  Lalu, mengapa organisasi atau perusahaan perlu memprioritaskan penanganan praktik greenwashing dan greenhushing? Greenwashing dan Greenhushing Masalah yang Timbul Akibat dari Praktik Greenwashing dan Greenhushing Greenwashing dan greenhushing merupakan dua fenomena yang berkaitan dengan upaya organisasi atau perusahaan untuk… Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Seiring dengan meningkatnya pembahasan terkait topik lingkungan dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam aktivitas bisnis, muncul kekhawatiran terkait tindakan mengelabui sebagai upaya mempermudah klaim keberlanjutan. Selain greenwashing, kini terdapat istilah greenhushing yang perlu untuk diketahui mendalam. Baca Juga: Green Marketing dan Penerapannya Di Indonesia Greenwashing merujuk pada praktik di mana organisasi atau perusahaan mencoba melakukan klaim menyesatkan, berlebih, hingga tidak berdasar atas tindakan berkelanjutan atau ramah lingkungan yang dilakukan. Umumnya bertujuan untuk meningkatkan penjualan melalui penggunaan simbol keberlanjutan tanpa adanya substansi.  Namun, lain halnya dengan istilah greenhushing yang mengacu pada upaya perusahaan menyembunyikan kegiatan berkelanjutan. Greenhushing Apa Itu Greenhushing? Greenhushing… Daftar Negara yang Menerapkan Inisiatif Bursa Karbon Sudah terhitung 7 bulan sejak ide Bursa Karbon Indonesia diluncurkan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo pada September 2023 lalu. Langkah ini membuktikan komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendorong transisi energi. Baca Juga: Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Berdasarkan rencana, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ratifikasi Paris Agreement yang mengajak dunia untuk bekerja sama melawan krisis akibat perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon. Jika Indonesia baru akan mulai memfungsikan perdagangan karbon… Daftar Kebijakan dan Peraturan terkait ESG di Indonesia Indonesia terus bersiap dalam mendorong industri usaha memandang penting prinsip berkelanjutan dalam aktivitas mereka. Untuk dapat mengoptimalkan praktik Environment, Social, and Governance (ESG) oleh organisasi atau perusahaan, Pemerintah pun menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Baca Juga: Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia? Sebab jika dilihat berdasarkan survei APINDO, baru sekitar 35% pelaku usaha yang paham dan mau menerapkan ESG. Padahal isu ESG akan menjadi kewajiban di masa depan dalam berbagai hal. Berikut ini beberapa kebijakan dan peraturan terkait ESG di Indonesia yang perlu diketahui untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penerapan ESG.… Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Indonesia resmi melakukan peluncuran dan pembukaan perdagangan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023, di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Baca Juga: Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi …

Kenapa CEO Perlu Jadikan Greenwashing dan Greenhushing jadi Isu Prioritas?

Kenapa CEO Perlu Jadikan Greenwashing dan Greenhushing jadi Isu Prioritas?

Tanpa disadari, meningkatnya penerapan inisiatif berkelanjutan oleh organisasi atau perusahaan dapat menyebabkan peningkatan pada praktik greenwashing atau greenhushing. Baca Juga: Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Kedua hal tersebut merupakan tantangan dalam aktivitas keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang dapat berdampak kurang baik bagi citra perusahaan. Lebih dari itu, greenwashing maupun greenhuhing turut berpotensi mengurangi kepercayaan konsumen dan menimbulkan hal buruk lainnya.  Lalu, mengapa organisasi atau perusahaan perlu memprioritaskan penanganan praktik greenwashing dan greenhushing? Greenwashing dan Greenhushing Masalah yang Timbul Akibat dari Praktik Greenwashing dan Greenhushing Greenwashing dan greenhushing merupakan dua fenomena yang berkaitan dengan upaya organisasi atau perusahaan untuk membentuk citra yang terkait dengan keberlanjutan.  Meskipun keduanya memiliki cara pendekatan yang berbeda, namun masalah yang ditimbulkan tetap dapat merugikan citra perusahaan, menyesatkan konsumen, hingga menyulitkan perusahaan atau produk yang benar-benar berkomitmen pada praktik keberlanjutan. Baca Juga: Etika Keuangan dan Akuntansi dalam Perusahaan Berikut ini adalah dampak negatif greenwashing dan greenhushing terhadap bisnis: 1. Merusak Citra Brand Meskipun dengan menjalankan tanggung jawab sosial dan inisiatif keberlanjutan dapat menjadikan perusahaan nampak hijau, namun klaim yang tidak sesuai realita dapat berbanding sebaliknya.  Konsumen mungkin akan merasa ditipu dan disesatkan. Perusahaan pun akan diragukan kredibilitasnya, bahkan jika sudah meminta maaf atau melakukan perubahan sekalipun 2. Menghilangkan Kepercayaan Konsumen Greenwashing dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Lebih dari itu, mereka dapat menjadi lebih skeptis terhadap upaya keberlanjutan secara umum. 3. Berdampak terhadap Lingkungan Informasi yang menyesatkan dapat mengarahkan konsumen mengambil pilihan yang membahayakan lingkungan juga mendorong perusahaan mengembangkan produk dan layanan yang tidak sesuai klaim.  Contohnya, konsumen yang percaya bahwa suatu produk terbuat dari bahan daur ulang lalu mereka membelinya berulang kali. Meskipun kenyataannya produk tersebut bukan pilihan yang ramah lingkungan.  Dampaknya polusi meningkat, sumber daya alam menipis, dan juga memperparah emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. 4. Menyulitkan Perusahaan yang Jujur Dengan semakin maraknya perusahaan yang mengadopsi praktik keberlanjutan, konsumen mungkin akan mengalami kesulitan membedakan antara perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan dan yang hanya membuat klaim tanpa dasar.  Alhasil, konsumen akan meminta bukti lebih dan perusahaan akan didorong lebih tranpsaran sehingga dibutuhkan upaya lain untuk membuktikannya. 5. Regulasi yang Semakin Ketat Apabila greenwashing dan greenhushing kian meningkat, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan regulasi atau aturan yang lebih ketat terkait klaim keberlanjutan. Hal ini untuk menghindari praktik kebohongan yang semakin menjadi. Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, di mana pada tahun 2024, the Securities and Exchange Commission akan memperketat peraturan pelaporan keberlanjutan. Hal ini dilakukan untuk memberikan lebih sedikit pilihan bagi pihak manapun yang berusaha melakukan praktik greenhushing. Alasan Mengapa Isu Greenwashing dan Greenhushing Perlu Dicegah Greenwashing dan greenhushing adalah isu yang penting untuk segera diatasi oleh perusahaan. Tindakan ini perlu diprioritaskan dalam rangka menciptakan keberlanjutan yang nyata dan membangun kepercayaan masyarakat. Selain karena dapat memperburuk citra perusahaan, melakukan pencegahan terjadinya praktik greenwashing dan greenhushing dalam kegiatan bisnis juga mencerminkan integritas dan etika yang menunjukkan bahwa perusahaan memang berkomitmen tegas terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal itu juga dapat dimanfaatkan sebagai diferensiasi dalam meningkatkan daya saing, menunjukkan keunggulan menarik kepada konsumen.  Dengan memprioritaskan penanganan greenwashing dan greenhushing, perusahaan dapat menciptakan praktik keberlanjutan yang lebih otentik dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Your All-in-One Sustainability Platform Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. /*! elementor – v3.18.0 – 20-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Similar Article Kenapa CEO Perlu Jadikan Greenwashing dan Greenhushing jadi Isu Prioritas? Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Seiring dengan meningkatnya pembahasan terkait topik lingkungan dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam aktivitas bisnis, muncul kekhawatiran terkait tindakan mengelabui sebagai upaya mempermudah klaim keberlanjutan. Selain greenwashing, kini terdapat istilah greenhushing yang perlu untuk diketahui mendalam. Baca Juga: Green Marketing dan Penerapannya Di Indonesia Greenwashing merujuk pada praktik di mana organisasi atau perusahaan mencoba melakukan klaim menyesatkan, berlebih, hingga tidak berdasar atas tindakan berkelanjutan atau ramah lingkungan yang dilakukan. Umumnya bertujuan untuk meningkatkan penjualan melalui penggunaan simbol keberlanjutan tanpa adanya substansi.  Namun, lain halnya dengan istilah greenhushing yang mengacu pada upaya perusahaan menyembunyikan kegiatan berkelanjutan. Greenhushing Apa Itu Greenhushing? Greenhushing… Daftar Negara yang Menerapkan Inisiatif Bursa Karbon Sudah terhitung 7 bulan sejak ide Bursa Karbon Indonesia diluncurkan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo pada September 2023 lalu. Langkah ini membuktikan komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendorong transisi energi. Baca Juga: Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Berdasarkan rencana, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ratifikasi Paris Agreement yang mengajak dunia untuk bekerja sama melawan krisis akibat perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon. Jika Indonesia baru akan mulai memfungsikan perdagangan karbon… Daftar Kebijakan dan Peraturan terkait ESG di Indonesia Indonesia terus bersiap dalam mendorong industri usaha memandang penting prinsip berkelanjutan dalam aktivitas mereka. Untuk dapat mengoptimalkan praktik Environment, Social, and Governance (ESG) oleh organisasi atau perusahaan, Pemerintah pun menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Baca Juga: Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia? Sebab jika dilihat berdasarkan survei APINDO, baru sekitar 35% pelaku usaha yang paham dan mau menerapkan ESG. Padahal isu ESG akan menjadi kewajiban di masa depan dalam berbagai hal. Berikut ini beberapa kebijakan dan peraturan terkait ESG di Indonesia yang perlu diketahui untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penerapan ESG.… Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Indonesia resmi melakukan peluncuran dan pembukaan perdagangan Bursa Karbon Indonesia atau IDX …

Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya

Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya

Seiring dengan meningkatnya pembahasan terkait topik lingkungan dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam aktivitas bisnis, muncul kekhawatiran terkait tindakan mengelabui sebagai upaya mempermudah klaim keberlanjutan. Selain greenwashing, kini terdapat istilah greenhushing yang perlu untuk diketahui mendalam. Baca Juga: Green Marketing dan Penerapannya Di Indonesia Greenwashing merujuk pada praktik di mana organisasi atau perusahaan mencoba melakukan klaim menyesatkan, berlebih, hingga tidak berdasar atas tindakan berkelanjutan atau ramah lingkungan yang dilakukan. Umumnya bertujuan untuk meningkatkan penjualan melalui penggunaan simbol keberlanjutan tanpa adanya substansi.  Namun, lain halnya dengan istilah greenhushing yang mengacu pada upaya perusahaan menyembunyikan kegiatan berkelanjutan. Greenhushing Apa Itu Greenhushing? Greenhushing mengacu pada fenomena di mana sebuah organisasi atau perusahaan sebenarnya telah melakukan upaya signifikan dalam praktik keberlanjutan, namun memilih diam atau tidak bersuara mengenai tindakannya tersebut. Menurut Xavier Font, Professor of Sustainability Marketing di Universitas Surrey, UK, alasan dibalik greenhushing yang dilakukan perusahaan adalah karena khawatir inisiatif berkelanjutan yang dilakukan terlihat kurang kompeten dan dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi perusahaan.  Selain itu, praktik greenhushing juga bisa jadi dilakukan perusahaan untuk menghindarkan mereka dari perhatian publik. Tidak dibahas membuat mereka merasa lebih aman. Menurutnya, dibandingkan dengan praktik greenwashing, greenhushing mungkin lebih sering terjadi daripada yang masyarakat sadari. Hanya saja tidak terlihat karena disembunyikan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan telah berkontribusi mengurangi jejak karbon secara substansial serta mengadopsi praktik kepedulian lingkungan. Namun, hanya sebagian atau sedikit saja dari tindakan atau pencapaian ini yang dimuat dalam laporan keberlanjutan dan dihadirkan kepada publik. Dengan demikian, tidak banyak yang dapat diketahui konsumen terkait apa-apa saja yang sudah perusahaan lakukan. Dampak dari Greenhushing Meskipun berbanding terbalik dari praktik greenwashing, fenomena ini juga dapat menimbulkan kerugian yang berdampak bagi perusahaan. Baca Juga: Company Culture Suatu Perusahaan Greenhushing menyebabkan laporan keberlanjutan kurang transparan karena informasi yang diberikan perusahaan sangat terbatas. Fenomena ini juga dapat menjadikan perusahaan tampak tidak berkontribusi dalam aksi perlindungan lingkungan karena mereka memilih diam dan menyembunyikannya. Lebih dari pada itu, greenhushing juga berdampak pada praktik yang mungkin keliru karena tidak adanya pengawasan yang tepat terhadap perusahaan. Konsumen jadi sulit untuk mengidentifikasi dan mendukung perusahaan yang melakukan praktik keberlanjutan secara tepat.  Cara Menghindari Greenhushing Untuk mencegah terjadinya greenhushing –juga greenwashing–, penting bagi perusahaan untuk mempraktikkan transparansi, menyediakan bukti konkret terkait upaya keberlanjutan mereka, dan mengadopsi sertifikasi atau label keberlanjutan yang terverifikasi. Penegakan hukum yang lebih ketat juga dapat memungkinkan dan memberikan lebih sedikit pilihan bagi organisasi atau perusahaan untuk melakukan praktik greenhushing. Target keberlanjutan yang jelas dan terarah dapat membantu perusahaan mewujudkan upaya tersebut secara efektif. Your All-in-One Sustainability Platform Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. /*! elementor – v3.18.0 – 20-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Similar Article Greenhushing: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghindarinya Daftar Negara yang Menerapkan Inisiatif Bursa Karbon Sudah terhitung 7 bulan sejak ide Bursa Karbon Indonesia diluncurkan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo pada September 2023 lalu. Langkah ini membuktikan komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendorong transisi energi. Baca Juga: Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Berdasarkan rencana, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ratifikasi Paris Agreement yang mengajak dunia untuk bekerja sama melawan krisis akibat perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon. Jika Indonesia baru akan mulai memfungsikan perdagangan karbon… Daftar Kebijakan dan Peraturan terkait ESG di Indonesia Indonesia terus bersiap dalam mendorong industri usaha memandang penting prinsip berkelanjutan dalam aktivitas mereka. Untuk dapat mengoptimalkan praktik Environment, Social, and Governance (ESG) oleh organisasi atau perusahaan, Pemerintah pun menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Baca Juga: Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia? Sebab jika dilihat berdasarkan survei APINDO, baru sekitar 35% pelaku usaha yang paham dan mau menerapkan ESG. Padahal isu ESG akan menjadi kewajiban di masa depan dalam berbagai hal. Berikut ini beberapa kebijakan dan peraturan terkait ESG di Indonesia yang perlu diketahui untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penerapan ESG.… Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Indonesia resmi melakukan peluncuran dan pembukaan perdagangan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023, di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Baca Juga: Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Presiden menyebut bahwa Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam upaya melawan krisis akibat perubahan iklim. Sebab, nantinya hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada aktivitas untuk menjaga lingkungan, utamanya adalah pengurangan emisi karbon. Bursa Karbon Pengertian dan Fungsi Bursa Karbon Bursa karbon merupakan sistem berbasis pasar yang mengatur perdagangan kredit karbon berupa izin… Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Presiden Joko Widodo telah secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu. Hal ini sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam melawan krisis dunia akibat perubahan iklim. Sebelumnya, izin penyelenggaraan bursa karbon juga telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 September 2023. Ini membuktikan bahwa Indonesia kian serius berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui skema perdagangan kredit karbon. Baca Juga: Pengertian Emisi Karbon: Sumber, Dampak, dan Cara Mengatasinya Emisi GRK Peran Bursa Karbon Indonesia dalam Mengurangi Emisi GRK Hadirnya Bursa Karbon Indonesia merupakan salah… Tantangan Utama dalam Menyiapkan Laporan Keberlanjutan Sustainability report atau laporan keberlanjutan merupakan salah satu instrumen pelaporan khusus yang kehadirannya saat ini begitu dibutuhkan, terutama bagi …

Daftar Negara yang Menerapkan Inisiatif Bursa Karbon

Daftar Negara yang Menerapkan Inisiatif Bursa Karbon

Sudah terhitung 7 bulan sejak ide Bursa Karbon Indonesia diluncurkan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo pada September 2023 lalu. Langkah ini membuktikan komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendorong transisi energi. Baca Juga: Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Berdasarkan rencana, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ratifikasi Paris Agreement yang mengajak dunia untuk bekerja sama melawan krisis akibat perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon. Jika Indonesia baru akan mulai memfungsikan perdagangan karbon di tahun 2025, beberapa negara di dunia sudah lebih dulu menerapkan bursa karbon melalui sistem perdagagangan emisi (emission trading system).  Dikutip dari Koran Tempo, berikut ini merupakan sejumlah negara dan kawasan yang telah lebih dulu menerapkan bursa karbon.  Bursa Karbon Bursa Karbon: Uni Eropa European Union Emissions Trading Scheme (SPE UE) menjadi sistem perdagangan emisi GRK multinasional terbesar di dunia.  SPE UE diluncurkan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) dan GRK lain, seperti dinitrogen monoksida (N2O), metana (CH4), perfluorokarbon (PFC), dan jenis lainnya.  SPE UE dibuat untuk membantu menurunkan emisi GRK di mana hasilnya akan dimanfaatkan untuk membiayai transisi menuju praktik ramah lingkungan di Uni Eropa. Sistem ini juga ada untuk mengarahkan organisasi atau perusahaan bertanggung jawab atas emisi GRK yang mereka hasilkan. Sistem ini mengatur emisi dari sekitar 10.000–an instalasi di sektor energi dan industri manufaktur, juga dari sektor penerbangan. Berdasarkan informasi dari European Commissions, sejak tahun 2005, SPE UE telah membantu menurunkan emisi dari pembangkit listrik dan industri sebesar 37 persen dengan pendapatan lebih dari EUR 152 miliar. Baca Juga: Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Bursa Karbon: Swiss Swiss Emission Trading System (ETS) telah dimulai sejak tahun 2008 dengan fase sukarela dijalankan selama 5 tahun. Sistem ini bersifat wajib bagi perusahaan atau entitas besar yang berpotensi mengkonsumsi banyak energi dan bersifat sukarela bagi entitas skala menengah. Swiss ETS mencakup pengaturan emisi dari pembangkit listrik, industri semen, bahan kimia, farmasi, hingga kilang, dan sektor penerbangan. Sebanyak lebih dari 200 entitas tergabung dalam Swiss ETS. Sampai dengan tahun 2020, Swiss ETS sudah membantu menurunkan sekitar 12 persen total emisi GRK negara. Total pendapatan yang diperoleh sampai dengan tahun 2022 telah mencapai EUR 43,6 juta yang kemudian digunakan sebagai kas tambahan untuk anggaran umum pemerintah federal. Bursa Karbon: New Zealand Skema Perdagangan Emisi New Zealand (NZ ETS) diluncurkan pertama kali pada tahun 2008 dan merupakan kebijakan utama dalam melakukan mitigasi perubahan iklim di negara tersebut. NZ ETS mencakup sektoral yang luas, termasuk kehutanan, energi stationer, pengolahan industri, bahan bakar fosil cair, limbah, dan GRK sintetik. Sebanyak 2.887 entitas terdaftar, dengan 2.809 di antaranya memiliki kewajiba untuk menyerahkan laporan kegiatannya.  Sampai dengan tahun 2020,sebanyak 49 persen emisi tercakup dalam NZ ETS. Total pendapatan yang diraih mencapai NZD 5,1 miliar sejak awal program yang kemudian akan digunakan untuk mendukung pengurangan emisi, meletakkan dasar bagi pengurangan dan pembuangan emisi di masa depan, dan mendukung adaptasi perubahan iklim Bursa Karbon: Kazakhstan Negara Kazakhstan menjadi negara selanjutnya yang menerapkan skema ETS sejak tahun 2013. KAZ ETS mencakup emisi CO2 dari 218 instalasi di sektor tenaga listrik, pemanasan terpusat, industri ekstraksi, dan manufaktur. Dari kegiatan perdagangan karbon tersebut, Kazakhstan mengalokasikan pendapatannya ke dalam lima fase berbeda. Namun. sejak tahun 2021, seluruh tunjangan dialokasikan melalui benchmarking. Bursa Karbon: Korea Selatan Korea Emissions Trading Scheme (K-ETS) diluncurkan pada tahun 2015 sebagai ETS wajib nasional pertama di Asia Timur. Bertujuan membantu negara mencapai tujuan untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050. K-ETS mencakup 684 entitas di berbagai sektor, di antaranya sektor listrik, industri, bangunan, limbah, transportasi, dan penerbangan domestik. Pendapatan yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk mendukung peralatan mitigasi, inovasi rendah karbon, dan pengembangan teknologi untuk perusahaan kecil dan menengah yang tercakup dalam K-ETS. Bursa Karbon: Australia Diketahui bahwa Australian Emissions Trading System telah berdiri sejak 2016 lalu. Berdasarkan mekanisme ini, perusahaan yang bertanggung jawab atas emisi GRK nya perlu membayar harga atas emisi karbon mereka.  Akan tetapi, skema perdagangan emisi di Australia akan berganti ke sistem baru yakni pajak karbon atau perdagangan unit kredit karbon Australia (ACCUs). Proyek ini akan membuat partisipasi dalam pasar karbon Australia menjadi lebih murah dan mudah.  Tidak hanya itu, hal ini akan membantu meningkatkan transparansi dan aksesibilitas pasar seputar perdagangan ACCU dan kemungkinan unit lainnya di masa depan. Membantu Australia memenuhi target pengurangan emisi tahun 2030 dan 2050 dengan cara yang hemat biaya. Bursa Karbon: Kanada Sejak tahun 2019, penetapan harga karbon telah diterapkan di seluruh provinsi dan wilayah Kanada.  Berdasarkan “Pan-Canadian Approach to Pricing Carbon Pollution”, yurisdiksi Kanada memiliki fleksibilitas untuk merancang dan menerapkan sistem penetapan harga mereka sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, asalkan sistem tersebut memenuhi kriteria ketat minimum nasional. Bursa Karbon: Meksiko Mexico ETS atau Skema Perdagangan Karbon Meksiko, merupakan yang pertama di Amerika Latin, dimulai pada bulan Januari 2020. TS ini mencakup emisi CO 2 langsung dari sumber tetap di sektor energi dan industri yang mengeluarkan setidaknya 100.000 tCO 2 per tahun, mencakup sekitar 40% emisi GRK nasional dan 90% emisi GRK nasional. Mexico ETS mencakup 289 entitas di berbagai sektor, di antaranya sektor energi dan industri, termasuk otomotif, semen, bahan kimia,pertambangan, hingga ke transportasi. Bursa Karbon: China Sistem perdagangan emisi nasional (ETS) Tiongkok, pertama kali diluncurkan pada 2017 untuk diuji coba. Pengoperasiannya pun baru secara resmi dilakukan empat tahun setelahnya yakni pada 2021. ETS mencakup sektor ketenagalistrikan (pembangkit listrik dan panas), yang mengeluarkan hampir 5 Gt CO 2 setiap tahunnya. Pemerintah Tiongkok telah mengumumkan bahwa ETS akan diperluas untuk mencakup sektor lain di tahun-tahun mendatang. Your All-in-One Sustainability Platform Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang …

Daftar Kebijakan dan Peraturan terkait ESG di Indonesia

Daftar Kebijakan dan Peraturan terkait ESG di Indonesia

Indonesia terus bersiap dalam mendorong industri usaha memandang penting prinsip berkelanjutan dalam aktivitas mereka. Untuk dapat mengoptimalkan praktik Environment, Social, and Governance (ESG) oleh organisasi atau perusahaan, Pemerintah pun menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Baca Juga: Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia? Sebab jika dilihat berdasarkan survei APINDO, baru sekitar 35% pelaku usaha yang paham dan mau menerapkan ESG. Padahal isu ESG akan menjadi kewajiban di masa depan dalam berbagai hal. Berikut ini beberapa kebijakan dan peraturan terkait ESG di Indonesia yang perlu diketahui untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penerapan ESG. ESG ESG: UU No.16/2016 Pengesahan Paris Agreement Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Fremwork Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) ini ditetapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu. Baca Juga: Mengetahui Perbedaan ESG dan CSR Peraturan ini dibentuk sebagai respon dan bentuk keseriusan Indonesia dalam upaya mengendalikan berlanjutnya perubahan iklim. Bersama dengan anggota masyarakat internasional lainnya, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk dapat berkontribusi aktif dalam aksi terkait iklim, mencakup aspek mitigasi dan adaptasi.  Environmental, Social, and Government (ESG) sebagai kerangka kerja untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis dan investasi, sejalan dengan tujuan perubahan iklim yang diusung oleh Paris Agreement.  Perusahaan diharapkan dapat mengimplementasikan pendekatan berkelanjutan atau ESG dalam kegiatan bisnis dengan salah satu tujuannya adalah mengatasi perubahan iklim dengan membatasi pemanasan global  Perpres 59/2017 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ditetapkannya peraturan ini, pada 4 Juli 2017 lalu, adalah salah satunya untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.  Peraturan Presiden ini juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. Perpres 59/2017 mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan dan mencapai SDGs dalam pembangunan nasional. Diharapkan, Perpres ini dapat memberikan arah dan koordinasi dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang terkait dengan pencapaian SDGs. Peraturan OJK Nomor 57/POJK.03/2017 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 adalah Peraturan OJK yang mengatur tentang tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik di Indonesia.  Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 27 Juli 2017, dibuat bagi sektor perbankan, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan taksonomi hijau dalam industri keuangan. Terdapat dua poin perbaikan untuk kebijakan keuangan berkelanjutan, yakni prosedural dan kualitas. Secara prosedural, perbankan telah memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan sesuai POJK 51/2017. Akan tetapi, dari segi kualitas pengungkapannya masih kurang baik. Penerapan keuangan berkelanjutan perlu dilakukan dengan menggunakan prinsip investasi bertanggung jawab; strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. ESG: Roadmap Transisi Energi & RUPTL PLN Roadmap Transisi Energi dan RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah dua dokumen strategis yang berkaitan dengan transformasi sektor energi dan penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Keduanya merupakan instrumen penting dalam membimbing Indonesia menuju transformasi energi yang lebih berkelanjutan. Bertujuan mencapai tujuan keberlanjutan dan ketahanan energi di masa depan. Salah satu rencana PLN adalah melakukan pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Rencananya, akan ada penambahan pembangkit listrik berbasis EBT sekitar 51,6 persen hingga 2030. ESG: Percepatan Program KBLBB (Electric Vehicle) Program KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) atau Electric Vehicle (EV) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.  Percepatan Program KBLBB (Electric Vehicle) termasuk ke dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan dan Kelompok Kerja. Program ini berfokus untuk mendukung transisi menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan yang memiliki beberapa tujuan. Mulai dari mereduksi emisi gas rumah kaca, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, memperkuat kemandirian energi Indonesia terhadap sumber energi lokal terbarukan. Tidak hanya itu, hadirnya program ini adalah untuk dapat meningkatkan kesadaran publik akan potensi kendaraan listrik terhadap lingkungan, ekonomi, dan kepraktisan penggunaannya. ESG: POJK No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini merupakan bagian dari amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. POJK Bursa Karbon dibentuk bertujuan sebagai pedoman dan acuan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yang dilaksanakan oleh penyelenggara pasar. Kehadirannya adalh untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim, sejalan dengan komitmen Paris Agreement. Your All-in-One Sustainability Platform Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. Similar Article Daftar Kebijakan dan Peraturan terkait ESG di Indonesia Indonesia terus bersiap dalam mendorong industri usaha memandang penting prinsip berkelanjutan dalam aktivitas mereka. Untuk dapat mengoptimalkan praktik Environment, Social, and Governance (ESG) oleh organisasi atau perusahaan, Pemerintah pun menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Baca Juga: Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia? Sebab jika dilihat berdasarkan survei APINDO, baru sekitar 35% pelaku usaha yang paham dan mau menerapkan ESG. Padahal isu ESG akan menjadi kewajiban di masa depan dalam berbagai hal. Berikut ini beberapa kebijakan dan peraturan terkait ESG di Indonesia yang perlu diketahui untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penerapan ESG.… Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Indonesia resmi melakukan peluncuran dan pembukaan perdagangan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon yang …

Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya

Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya

Indonesia resmi melakukan peluncuran dan pembukaan perdagangan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023, di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Baca Juga: Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Presiden menyebut bahwa Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam upaya melawan krisis akibat perubahan iklim. Sebab, nantinya hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada aktivitas untuk menjaga lingkungan, utamanya adalah pengurangan emisi karbon. Bursa Karbon Pengertian dan Fungsi Bursa Karbon Bursa karbon merupakan sistem berbasis pasar yang mengatur perdagangan kredit karbon berupa izin atau sertifikasi dalam menghasilkan emisi karbon. Tujuan dari bursa karbon adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli karbon. Dibentuknya IDX Carbon sejalan dengan target pemerintah dalam upaya mengatasi krisis perubahan iklim. Indonesia sendiri juga telah menetapkan nationally determined contribution (NDC) untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca dengan dua pendekatan. Dalam dokumen NDC terupdate, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.  Bursa karbon diyakini adalah alat yang efektif dalam mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon dan memberikan insentif finansial bagi pihak yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Melalui kebijakan ini, jumlah produksi emisi karbon dapat dibatasi dan dialokasikan secara efisien. Baca Juga: Kredit Karbon: Solusi Perusahaan Wujudkan Keberlanjutan Lingkungan Mekanisme Kerja Bursa Karbon Mekanisme kerja IDX Carbon melibatkan serangkaian langkah dan proses untuk memfasilitasi perdagangan hak emisi karbon. Berikut ini gambaran umum tentang proses bursa karbon. 1. Penetapan Target Emisi Dilakukan oleh pemerintah atau otoritas berwenang di mana mereka menetapkan target emisi atau batasan jumlah emisi yang diperbolehkan dalam suatu periode tertentu 2. Penerbitan Hak/Izin Emisi Pemerintah atau otoritas terkait memberikan hak emisi kepada perusahaan atau entitas ekonomi yang mencakup jumlah emisi yang diizinkan sesuai dengan target yang ditetapkan. 3. Pelaporan Emisi Perusahaan atau entitas tertentu wajib secara rutin melaporkan inventarisasi emisi mereka, mencakup pengukuran dan pelaporan jumlah emisi yang dihasilkan selama periode tertentu kepada otoritas. 4. Perdagangan Emisi Hak emisi dapat diperjualbelikan di IDX Carbon. Perusahaan dengan produksi emisi lebih banyak dapat membeli izin tambahan dari perusahaan yang memiliki surplus kredit karbon.  Begitu juga sebaliknya, di mana perusahaan lainnya dapat menjual izin atau kredit karbonnya kepada perusahaan yang membutuhkan. 5. Penetapan Harga Emisi Ditentukan oleh mekanisme pasar di bursa karbon, mencakup faktor tentang penawaran dan permintaan hak emisi, kebijakan pemerintah, dan faktor ekonomi lainnya. 6. Pemantauan dan Verifikasi Sistem ini akan memastikan bahwa laporan emisi yang disampaikan perusahaan adalah akurat dan sesuai peraturan. Biasanya dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat independen. 7. Penyesuaian Batas Emisi Batas emisi dapat disesuaikan kembali di kemudian hari dengan melihat hasil verifikasi serta evaluasi terhadap pencapaian target pengurangan emisi. Mekanisme ini didesain untuk menciptakan insentif finansial bagi perusahaan yang berkomitmen untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi. Dampak dari Praktik Bursa Karbon Penyelenggaraan bursa karbon tentu dilakukan dengan mengincar berbagai keuntungan bagi lingkungan. Pemerintah merasa dapat lebih mudah memantau jumlah emisi gas rumah kaca yang diproduksi perusahaan atau kegiatan tertentu melalui IDX Carbon. Lebih dari itu, IDX Carbon dapat sangat bermanfaat karena membantu membuka peluang ekonomi baru bagi negara yang berpartisipasi dan mengembangkan potensi pasar karbon Indonesia.  Menurut Koran Tempo, Indonesia sendiri bahkan diperkirakan dapat menyumbang 75-80 persen kredit karbon dunia. Nilai ini setara dengan lebih dari US$ 150 miliar untuk perekonomian Indonesia. Sementara bagi lingkungan, dampak positif dari adanya bursa karbon tidak lain adalah dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, mencegah pemburukan pemanasan global, sebagai upaya efisiensi energi, serta mengoptimalkan pengembangan energi terbarukan. Your All-in-One Sustainability Platform Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. /*! elementor – v3.18.0 – 20-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Similar Article Bursa Karbon: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya Indonesia resmi melakukan peluncuran dan pembukaan perdagangan bursa karbon Indonesia. Bursa Karbon Indonesia diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023, di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Baca Juga: Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Presiden menyebut bahwa Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam upaya melawan krisis akibat perubahan iklim. Sebab, nantinya hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada aktivitas untuk menjaga lingkungan, utamanya adalah pengurangan emisi karbon. Lalu apa itu Bursa Karbon? Bagaimana dampaknya terhadap kondisi perubahan iklim?   Pengertian dan Fungsi Bursa Karbon Bursa karbon merupakan sistem… Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Presiden Joko Widodo telah secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu. Hal ini sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam melawan krisis dunia akibat perubahan iklim. Sebelumnya, izin penyelenggaraan bursa karbon juga telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 September 2023. Ini membuktikan bahwa Indonesia kian serius berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui skema perdagangan kredit karbon. Baca Juga: Pengertian Emisi Karbon: Sumber, Dampak, dan Cara Mengatasinya Emisi GRK Peran Bursa Karbon Indonesia dalam Mengurangi Emisi GRK Hadirnya Bursa Karbon Indonesia merupakan salah… Tantangan Utama dalam Menyiapkan Laporan Keberlanjutan Sustainability report atau laporan keberlanjutan merupakan salah satu instrumen pelaporan khusus yang kehadirannya saat ini begitu dibutuhkan, terutama bagi perusahaan. Hal ini selaras dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap praktik berkelanjutan, hadirnya laporan ini dapat menciptakan beragam citra positif bagi mereka. Laporan ini membahas praktik bisnis berkelanjutan, pencapaian tujuan keberlanjutan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki dampak negatif yang mungkin terjadi pada lingkungan, ekonomi, dan …

Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Presiden Joko Widodo telah secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023 lalu. Hal ini sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam melawan krisis dunia akibat perubahan iklim. Sebelumnya, izin penyelenggaraan bursa karbon juga telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 September 2023. Ini membuktikan bahwa Indonesia kian serius berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui skema perdagangan kredit karbon. Baca Juga: Pengertian Emisi Karbon: Sumber, Dampak, dan Cara Mengatasinya Emisi GRK Peran Bursa Karbon Indonesia dalam Mengurangi Emisi GRK Hadirnya Bursa Karbon Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat turut serta mengatasi masalah dan dampak akibat emisi gas rumah kaca. Presiden menyebut bahwa Bursa Karbon Indonesia dapat berperan signifikan kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Adapun beberapa peran penting lainnya yang dapat dimainkan oleh Bursa Karbon Indonesia dalam upaya mengurangi emisi GRK diantaranya: Bursa Karbon Indonesia dapat menjadi platform perdagangan hak emisi karbon dan menciptakan mekanisme pasar yang memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan melalui praktik jual-beli karbon. Mendukung upaya pemerintah dalam mengejar target untuk menurunkan emisi GRK sesuai ratifikasi Paris Agreement. Mendorong seluruh lingkungan bisnis bergerak ke arah perdagangan karbon. Menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia atau target pengurangan emisi. Mendorong perusahaan mulai mengadopsi teknologi hijau untuk mengurangi emisi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar karbon. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengurangan emisi dan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan perannya, seluruh pihak perlu bekerja sama menjalankan inisiatif ini untuk mencapai target pengurangan emisi dan mendukung komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Baca Juga: Jejak Karbon di Industri Pangan Peluang Bursa Karbon di Indonesia Menurut Refinitiv, sebagaimana dikutip dari Ekonomi Bisnis, nilai pasar karbon tahun 2022 secara global diestimasikan mencapai US$ 909 miliar atau setara Rp13.635 triliun. Nilai pasar pun naik 14% karena harga yang menanjak signifikan. Kemudian, nilai pasar karbon di pasar karbon terbesar dunia, European Union Emissions Trading System (EU ETS), mencapai sekitar 751 miliar euro atau setara Rp12.057 triliun pada tahun 2022. Angka tersebut naik 10% dari tahun sebelumnya dan mewakili 87% dari total pasar karbon global. Bagaimana dengan bursa karbon di Indonesia? Sejumlah pihak menyebut, nilai pasar perdagangan karbon dalam negeri diestimasikan dapat mencapai ratusan miliar dolar. Angkanya berpotensi menyentuh US$ 300 miliar atau sekitar Rp4.500 triliun per tahun.  Presiden Joko Widodo pun juga menyampaikan bahwa nature-based solutions yang dimiliki Indonesia punya potensi yang luar biasa. Sekitar 113,18 gigaton total emisi karbon yang mampu diserap Indonesia dapat berkontribusi dalam upaya pemenuhan pengurangan emisi karbon dari sektor alam. Hal tersebut diyakini dapat memberikan sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau. Tantangan Bursa Karbon di Indonesia Meskipun pemerintah optimis akan kesempatan dan peluang yang ada, perlu diperhatikan bahwa terdapat tantangan terkait pelaksanaan bursa karbon di Indonesia yang perlu dihadapi. Bawono Kristiaji, Director of DDTC Fiscal Research & Advisory menyampaikan dalam Hukumonline Sharing Session, ada beberapa tantangan yang mungkin dapat terjadi. Diantaranya adalah kurangnya ketersediaan pasar karbon, efektivitas pengurangan emisi, standarisasi, verifikasi, integrasi dan transparansi, potensi praktik greenwashing, regulasi yang tepat, intensitas teknologi dan SDM yang berkeahlian, risiko campur tangan politik, hingga pasar karbon yang sepi dan tidak aktif. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat melihat dan memanfaatkan dengan cerdas potensi bursa karbon. Didukung oleh pengawasan dari konsumen dan masyarakat untuk memastikan bahwa bursa karbon berjalan sesuai tujuan demi mencapai pengurangan emisi karbon yang direncanakan. Lalu, sudahkah Anda mengelola data ESG dan perhitungan karbon secara efektif dan berkualitas? Wujudkan dengan mudah bersama Satuplatform sebagai platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG management, carbon accounting, dan sustainability reporting. Membantu Anda mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. /*! elementor – v3.18.0 – 20-12-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Similar Article Bursa Karbon Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tantangan Utama dalam Menyiapkan Laporan Keberlanjutan Sustainability report atau laporan keberlanjutan merupakan salah satu instrumen pelaporan khusus yang kehadirannya saat ini begitu dibutuhkan, terutama bagi perusahaan. Hal ini selaras dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap praktik berkelanjutan, hadirnya laporan ini dapat menciptakan beragam citra positif bagi mereka. Laporan ini membahas praktik bisnis berkelanjutan, pencapaian tujuan keberlanjutan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki dampak negatif yang mungkin terjadi pada lingkungan, ekonomi, dan sosial dari kegiatan operasional mereka. Baca Juga: Sustainability Report: Transparansi Membangun Kepercayaan Sustainability report penting bukan hanya karena memungkinkan perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin berdampak pada kinerja jangka panjang, namun juga… Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia? Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. mencakup tiga dimensi utama yang digunakan untuk mengevaluasi dampak bisnis pada lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Peran Environmental, Social, and Governance semakin penting di masa kini. Hal ini dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat, tuntutan pemangku kepentingan, dan perubahan dinamika bisnis global. Baca Juga: ESG Ratings: Kriteria dan Investasi Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, investor menjadi lebih sadar akan pentingnya kriteria ESG dalam keputusan investasi mereka. Hasilnya, banyak perusahaan mulai mengintegrasikan ESG ke… Pengertian Emisi Karbon: Sumber, Dampak, dan Cara Mengatasinya Produksi emisi karbon tanpa disadari terus meningkat secara pesat. Sebanyak lebih dari 35 miliar ton emisi karbon timbul setiap tahunnya dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil dan industri di seluruh dunia. Baca Juga: Alasan Perusahaan Perlu Menghitung Jejak Karbon Aktivitas manusia diyakini telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer. Berbagai konsekuensi dari peningkatan emisi karbon yang tidak terkendali melibatkan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ancaman terhadap kesehatan manusia pun dapat semakin memburuk. Diperlukan kesadaran dari banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga kalangan masyarakat dan pelaku industri untuk mulai ikut berperan memperbaiki keadaan dan membantu mengurangi emisi karbon… Mereduksi Konsumsi Energi pada Bangunan, …

Tantangan Utama dalam Menyiapkan Laporan Keberlanjutan

Tantangan Utama dalam Menyiapkan Laporan Keberlanjutan

Sustainability report atau laporan keberlanjutan merupakan salah satu instrumen pelaporan khusus yang kehadirannya saat ini begitu dibutuhkan, terutama bagi perusahaan. Hal ini selaras dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap praktik berkelanjutan, hadirnya laporan ini dapat menciptakan beragam citra positif bagi mereka. Laporan ini membahas praktik bisnis berkelanjutan, pencapaian tujuan keberlanjutan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki dampak negatif yang mungkin terjadi pada lingkungan, ekonomi, dan sosial dari kegiatan operasional mereka. Baca Juga: Sustainability Report: Transparansi Membangun Kepercayaan Sustainability report penting bukan hanya karena memungkinkan perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin berdampak pada kinerja jangka panjang, namun juga karena dapat membantu meningkatkan transparansi dan meningkatkan citra merek. Sustainability report yang transparan dan kredibel juga dapat membantu menarik minat investor untuk berinvestasi. Laporan Keberlanjutan Tantangan dalam Menyiapkan Sustainability Report Menyiapkan laporan keberlanjutan bisa menjadi tantangan, mengingat terdapat berbagai aspek yang perlu dipersiapkan. Beberapa tantangan umum yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan melibatkan kompleksitas, transparasi, hingga pengukuran dampak. Baca Juga: Menilik Sejarah Sustainability Report 1. Kerumitan Data dan Pengukuran Merupakan tugas yang kompleks untuk dapat mengumpulkan data yang akurat dan relevan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk dimasukkan ke dalam laporan. Perusahaan perlu mengembangkan metode pengukuran yang efektif untuk dapat mengatasi indikator yang sulit diukur secara kuantitatif. 2. Konsistensi dan Standardisasi Saat ini terdapat beberapa kerangka kerja yang telah menjadi standar dalam menyusun laporan keberlanjutan, salah satunya yang dikembangkan oleh The Global Reporting Initiative (GRI). Namun, inkonsistensi seringkali menjadi tantangan dalam mengimplementasikan data ke dalam laporan. 3. Kompleksitas dan Keterbatasan Dibutuhkan investasi, waktu, tenaga, dan sumber daya keuangan untuk dapat mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan dampak keberlanjutan dari seluruh data rantai pasokan yang kompleks sehingga dapat diterjemahkan dan dimengerti dengan baik. 4. Pengukuran Dampak Sosial Mengukur dampak sosial yang dilakukan perusahaan, seperti kontribusi terhadap masyarakat sekitar atau kesejahteraan karyawan bisa menjadi sulit dilakukan mengingat perlu dilakukan secara objektif. 5. Tuntutan Peraturan yang Berubah Peraturan pelaporan keberlanjutan bisa saja mengalami perubahan atau pembaharuan. Menyebabkan perusahaan perlu beradaptasi dan memastikan kepatuhan mereka dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, menyusun laporan keberlanjutan juga memberikan peluang untuk meningkatkan praktik bisnis dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Mulai Menyiapkan Laporan Keberlanjutan Menyiapkan laporan keberlanjutan melibatkan serangkaian langkah dan proses yang sistematis. Penyusunan laporan keberlanjutan memerlukan kerja sama antara berbagai departemen dalam organisasi dan memerlukan pendekatan yang terstruktur serta komitmen pada transparansi dan tanggung jawab keberlanjutan. Anda bisa mulai dengan menentukan tujuan dan sasaran yang jelas dan selaras dengan strategi keberlanjutan perusahaan, mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, memilih pedoman pelaporan yang sesuai di antara GRI, SASB, atau ISO 26000 untuk perusahaan anda, mulai mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam laporan, memperkuat statement dari pemangku kepentingan, dan seterusnya hingga akhirnya laporan siap diterbitkan dengan percaya diri. Namun, semua itu dapat Anda lakukan dengan lebih mudah bersama Satuplatform, sebuah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG Management, Carbon Accounting, dan Sustainability Reporting.  Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. Similar Article Carbon Capture and Storage For Mitigating the Climate Change Climate change continues to be such a pressing global issue. The effects of climate change are inevitable for every country. This includes the phenomenon of water scarcity, increasing risk of agricultural drought, massive heat waves, and so on.  There have been several initiatives to tackle climate change, such as the Paris Agreement and the Agenda of Sustainable Development Goals (SDGs), which also concern zero-carbon initiatives. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), as a multilateral platform that facilitates greater economic integration and promotes sustainable development, has set the target for its member countries to deploy zero-carbon and negative-carbon technologies… Sejarah Penerapan Pajak Karbon Penerapan pajak karbon dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pengurangan emisi karbon dan menekan perubahan iklim Pajak Karbon: Pengertian, Manfaat, hingga Contoh Penerapannya Berbagai manfaat bisa diperoleh dari pajak karbon dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan 3 Isu Lingkungan Berikut Ini Didorong untuk Segera Ditangani Isu lingkungan masih menjadi salah satu topik permasalahan yang didorong untuk segera diselesaikan pemerintah 5 Cara Mengurangi Jejak Karbon dari Aktivitas Perkantoran Jejak karbon salah satunya dapat bersumber dari aktivitas kantor/perkantoran dan disebabkan oleh banyak faktor. Sejauh Mana Upaya Indonesia Melawan Krisis Perubahan Iklim? Perubahan iklim menjadi ancaman serius yang dapat membahayakan keberlanjutan bumi, lingkungan, juga masa depan manusia. Hal ini perlu dihadapi dengan serius oleh seluruh negara yang ada, termasuk Indonesia. Baca Juga: 3 Fakta Terbaru Kondisi Perubahan Iklim  Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, pada acara The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023, menyampaikan bahwa perubahan iklim bisa sangat berisiko signifikan bagi keberlangsungan dunia. Terutama negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.  Di Indonesia sendiri, menurut data BMKG, suhu udara rata-rata di Indonesia per Oktober 2023 mencapai 27,7 derajat Celcius. Mengalami kenaikan sebanyak 0,7 derajat Celcius dibandingkan periode rata-rata kurun 1991-2020…

Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia?

Siapa Saja yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG di Indonesia?

Pengertian ESG Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mencakup tiga dimensi utama yang digunakan untuk mengevaluasi dampak bisnis pada lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Peran Environmental, Social, and Governance semakin penting di masa kini. Hal ini dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat, tuntutan pemangku kepentingan, dan perubahan dinamika bisnis global. Baca Juga: ESG Ratings: Kriteria dan Investasi Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, investor menjadi lebih sadar akan pentingnya kriteria ESG dalam keputusan investasi mereka. Hasilnya, banyak perusahaan mulai mengintegrasikan ESG ke dalam operasi dan strategi bisnis mereka. ESG Peran ESG di Masa Kini Konsep ini tidak lagi hanya menjadi sebuah tren, tetapi semakin menjadi landasan bagi keberlanjutan bisnis jangka panjang.  Peran hal ini dapat menciptakan dampak signifikan pada bagaimana perusahaan beroperasi, diukur, dan dinilai di tengah dinamika bisnis dan sosial yang berkembang pesat. Konsep ini berfungsi sebagai sistem penilaian yang mempertimbangkan permasalahan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kerangka kerja ESG penting bagi investasi berkelanjutan karena dapat membantu organisasi menentukan nilai-nilai keberlanjutan dan memastikan berjalan sesuai garis untuk mencapai tujuan mereka. Dengan melihat kondisi sekarang, penting bagi organisasi dunia mulai melakukan peralihan dan beradaptasi dengan inisiatif-inisiatif ESG. Baca Juga: ESG: 3 Kriteria yang Harus Perusahaan Penuhi Penerapan ESG di Indonesia Di Indonesia sendiri, penerapan ESG masih menghadapi tantangan dan belum diimplementasikan secara optimal. Menurut survei IBCSD, 40% perusahaan di Indonesia belum sadar terhadap pentingnya penerapan konsep ini dalam kegiatan bisnis. Selain itu juga, berdasarkan survei IBCSD tahun 2021, Indeks ESG Indonesia berada pada peringkat 36 dari 47 pasar modal di dunia. Tantangan di berbagai aspek dalam penerapannya menjadi hal yang perlu diperhatikan dan diatasi, di antaranya: Tidak mempunyai keahlian Merasa belum siap dan terus menunda Tidak mempunyai resources yang cukup  Biaya konsultan yang cukup mahal Konsep ini sangat kompleks dan tidak tahu untuk memulai dari mana Meski begitu, penerapan ESG di Indonesia didukung dengan keseriusan pemerintah melalui dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait hal ini untuk semakin menguatkan implementasi ESG. Kebijakan tersebut di antaranya: UU No.16/2016 Pengesahan Paris Agreement Perpres 59/2017 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan POJK 51/2017 Keuangan Berkelanjutan & Taksonomi Hijau Roadmap Transisi Energi & RUPTL PLN Percepatan Program KBLBB (Electric Vehicle) UU No.7/2021 & RUU PPSK: Carbon Tax & Carbon Trading Pihak-Pihak yang Seharusnya Terlibat dalam Penerapan ESG Meskipun terdapat sejumlah tantangan, kolaborasi, kesadaran, dan langkah-langkah konkret diyakini dapat mendukung penerapan secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.  Oleh karena itu, penerapan Environmental, Social, and Governance di Indonesia perlu melibatkan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan. Bertujuan memastikan adopsi yang holistik dan mendalam dari prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnis dan investasi. Perusahaan dan Organisasi Bisnis Mereka merupakan aktor kunci dalam implementasi, melalui kebijakan dan praktik berkelanjutan. Pemerintah dan Regulator Pemerintah dan regulator memiliki peran dalam menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung dan mendorong penerapannya.  Lembaga Keuangan Lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga pembiayaan, memiliki pengaruh besar dalam mendukung atau menahan perusahaan berdasarkan prinsip utamanya konsep ini. Media Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan menciptakan kesadaran publik terkait keberlanjutan dan praktik-praktiknya di perusahaan.  Institusi Pendidikan Institusi pendidikan dan penelitian dapat berkontribusi dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan.  Masyarakat Masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM) memainkan peran kritis dalam mengawasi dan mendorong keberlanjutan perusahaan. Your All-in-One Sustainability Platform Satuplatform hadir untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan menjadi yang terdepan sesuai regulasi yang berlaku. Satuplatform adalah platform all-in-one yang menyediakan solusi komprehensif untuk ESG Management, Carbon Accounting, dan Sustainability Reporting. Dengan fitur-fitur Satuplatform, Anda dapat: Mengumpulkan dan menganalisis data ESG secara akurat dan efisien Melacak emisi karbon dan menetapkan target pengurangan emisi Menyusun laporan ESG yang memenuhi standar internasional dan nasional Satuplatform juga didukung oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang keberlanjutan bisnis. Tim ahli kami akan membantu memahami kebutuhan Anda dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Hubungi Satuplatform dan dapatkan FREE DEMO sekarang! Wujudkan bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan bertanggung jawab bersama Satuplatform. Similar Article Sejarah Penerapan Pajak Karbon Penerapan pajak karbon dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pengurangan emisi karbon dan menekan perubahan iklim Pajak Karbon: Pengertian, Manfaat, hingga Contoh Penerapannya Berbagai manfaat bisa diperoleh dari pajak karbon dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan 3 Isu Lingkungan Berikut Ini Didorong untuk Segera Ditangani Isu lingkungan masih menjadi salah satu topik permasalahan yang didorong untuk segera diselesaikan pemerintah 5 Cara Mengurangi Jejak Karbon dari Aktivitas Perkantoran Jejak karbon salah satunya dapat bersumber dari aktivitas kantor/perkantoran dan disebabkan oleh banyak faktor. Sejauh Mana Upaya Indonesia Melawan Krisis Perubahan Iklim? Perubahan iklim menjadi ancaman serius yang dapat membahayakan keberlanjutan bumi, lingkungan, juga masa depan manusia. Hal ini perlu dihadapi dengan serius oleh seluruh negara yang ada, termasuk Indonesia. Baca Juga: 3 Fakta Terbaru Kondisi Perubahan Iklim  Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, pada acara The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023, menyampaikan bahwa perubahan iklim bisa sangat berisiko signifikan bagi keberlangsungan dunia. Terutama negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.  Di Indonesia sendiri, menurut data BMKG, suhu udara rata-rata di Indonesia per Oktober 2023 mencapai 27,7 derajat Celcius. Mengalami kenaikan sebanyak 0,7 derajat Celcius dibandingkan periode rata-rata kurun 1991-2020… Penerapan Energi Bersih di Indonesia Ditengah ketergantungan dunia terhadap energi konvensional yang semakin terbatas, diperlukan sebuah perubahan yang mendorong masyarakat beralih ke penggunaan energi yang berkelanjutan. Transisi menuju energi bersih adalah salah satu yang bisa dilakukan. Baca Juga: Energi Baru Terbarukan yang Diterapkan di Indonesia Energi bersih merupakan sumber energi dan teknologi yang mengandung gas rumah kaca lebih rendah bahkan nol dibandingkan sumber energi konvensional. Energi bersih umumnya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, berbeda dengan energi dari bahan bakar fosil. Energi Bersih Penggunaan energi bersih bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan keberlanjutan, dan meminimalisir dampak negatif penggunaannya terhadap lingkungan. Beberapa jenis energi bersih…