Upaya Indonesia Atasi Krisis Iklim

Banyak negara di seluruh belahan dunia tengah menghadapi kondisi krisis iklim yang menghasilkan dampak serius dan merusak terhadap lingkungan, ekonomi, kesehatan manusia, dan kehidupan secara keseluruhan. Baca Juga: 3 Perkembangan Teknologi terkait Iklim di Asia

Hal tersebut mencakup fenomena seperti pemanasan global, peningkatan suhu rata-rata bumi, dan perubahan pola cuaca yang ekstrem. Ditambah dengan terjadinya kenaikan permukaan air laut, pencairan es di kutub, dan kenaikan tingkat kejadian bencana alam yang terkait dengan iklim. 

Untuk mencegah kondisi yang lebih buruk terjadi, negara-negara dunia pun turut serta bekerja sama menyepakati berbagai aturan demi memperlambat terjadinya perubahan iklim. Salah satunya berupa kesepakatan pencegahan perubahan iklim yang tertuang dalam Perjanjian Paris. Dibentuk juga komitmen bersama yakni Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai target yang hendak dicapai.

Krisis Iklim di Indonesia

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tidak terlepas dari terkena dampak dari krisis iklim. Baca Juga: 3 Teknologi Atasi Perubahan Iklim

Hal ini dibuktikan juga oleh pernyataan dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, yang mengatakan bahwa perubahan iklim di Indonesia ditandai dari berbagai aspek.

Seperti kenaikan suhu akibat perubahan iklim yang menyebabkan cairnya gletser atau lapisan es tropis di Puncak Jaya, Papua. Akibatnya, luas tutupan salju abadi di ketinggian 4.884 mdpl tersebut menyusut sampai dengan 98%. Berkurang dari yang awalnya 19,23 km2 pada tahun 1850 menjadi tersisa 0,23 km2 saja pada April 2022.

Bukti lainnya yakni suhu Indonesia yang terus meningkat dan hampir mendekati batas yang disepakati bersama pada Perjanjian Paris COP21 sebesar 1,5 derajat Celcius. Menurut BMKG, terdapat laju kenaikan sebesar 0,15 derajat Celcius per dekade di Indonesia.

Belum lagi dengan ancaman kekeringan yang kian melanda. Dwikorita menyebut bahwa ketahanan air yang melemah dapat berdampak serius terhadap banyak hal, terutama bagi kondisi ketahanan pangan dan energi bagi masyarakat Indonesia.

Bukti-bukti terjadinya krisis iklim di Indonesia di atas dan contoh lain yang belum disebutkan seharusnya menjadi peringatan bagi kita untuk merespons kondisi yang ada serta bergerak melakukan perubahan demi menciptakan kehidupan yang aman.

Hal ini juga yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai pemangku kepentingan dalam mengatasi dampak krisis iklim yang terjadi.

Upaya Pemerintah Atasi Krisis Iklim di Indonesia

Dikutip dari Kompas, Indonesia diketahui telah sejak lama menaruh perhatian terhadap perubahan iklim yang ditandai dengan meratifikasi UNFCC pada tahun 1994.

Beberapa tahun ke belakang, pemerintah pun semakin serius untuk berkontribusi melawan kondisi yang ada dengan turut mengeluarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016, tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. 

Indonesia juga turut menyusun target NDC dengan menetapkan target penurunan gas rumah kaca dalam NDC Indonesia berupa penurunan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030.

Kemudian, dalam upaya mengatasi krisis iklim, pemerintah memasukkan adaptasi perubahan iklim dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. 

Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan tiga adaptasi perubahan iklim. Pertama adalah dengan mengurangi kerentanan sekitar 30-40 persen dengan mengelola risiko perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan peri-kehidupan.

Lalu yang kedua, mendukung program adaptasi perubahan iklim dalam berbagai sektor pembangunan pada sedikitnya 17 kementerian atau lembaga dan 60 persen kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga adalah dengan meningkatkan layanan jasa freshwater ecosystem pada 15 daerah aliran sungai (DAS) dan danau di kabupaten atau kota.

Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) untuk mengelola pendanaan yang berasal dari dalam negeri, internasional, hingga sektor swasta yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan restorasi, konservasi, dan pencegahan.

Lebih lanjut, Indonesia mengajak seluruh negara untuk terus melanjutkan pembangunan hijau guna menjadikan dunia yang lebih baik. Diimplementasikan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Food Estate. Kedua program tersebut juga merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap pandemi Covid-19.

Semua upaya di atas merupakan empat langkah strategis yang diambil Indonesia dalam tujuan menciptakan dunia yang lebih bersahabat untuk generasi mendatang. Industri dan entitas penghasil emisi juga dapat berkontribusi dalam upaya mencapai keberlanjutan melakukan pengukuran emisi dan pencatatan laporan ESG perusahaan Anda. Miliki pencatatan dan pelacakan yang layak dan komprehensif dengan memanfaatkan platform all-in-one dari Satuplatform. Dapatkan DEMO GRATIS nya di sini!